Tim Survei Bersama Sepakat Luas Terumbu Karang yang Rusak 18.882 M2

Jakarta— Setelah melakukan proses survei bersama di Kawasan Selat Dampier Kabupaten Raja Ampat sejak tanggal 19 Maret 2017, akhirnya tim survei nasional dan tim survei asuransi kapal sepakat dengan luas terumbu karang yang rusak. “Kedua tim telah sepakat bahwa luas terumbu karang yang rusak sebesar 18.882 m2, dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak di atas kertas bermaterai,” jelas Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Indonesia Tidak Main-main dengan Perusak Lingkungan

Jakarta, Sains Indonesia - Pemerintah Indonesia akan tegas pada siapa pun yang merusak lingkungan. Terlebih lagi, dalam kasus kapal wisata MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat awal Maret lalu sehingga menyebabkan kerusakan luar biasa.

Hutan sebagai Sumber Energi

Jakarta, Sains Indonesia - Rangkaian peringatan Hari Hutan Internasional (HHI) dimulai hari ini, Selasa (21/3). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, sesuai tema HHI 2017 yakni "Hutan dan Energi", pemerintah ingin memanfaatkan momen ini untuk lebih mendorong pengembangan renewable energy atau energi terbarukan.

Toko Tani Indonesia Dikembangkan di 5 Wilayah Penyangga Ibukota

Sumedang, Sains Indonesia – Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi disparitas harga produk pangan di hulu dan hilir. Salah satunya dengan mengembangkan Toko Tani Indonesia (TTI). Melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, pemerintah menargetkan membuka 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) di wilayah Jabodetabek. Untuk tahun ini, ada 5 TTI yang rencananya akan dikembangkan di kabupaten/kota penyangga ibukota di Jawa Barat.

Membenahi Data Pertanian Nasional

Jakarta, Sains Indonesia – Pemerintah harus segera membenahi data pertanian nasional. Pasalnya, beberapa data, seperti data produksi komoditas pertanian dan data kebutuhan konsumen dinilai kurang akurat sehingga menimbulkan informasi asimetris. Salah satu contohnya adalah sejumlah komoditas yang naik, justru tidak berimbas positif terhadap kesejahteraan petani. Indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus mengalami tren penurunan.

Akademisi : PP Gambut Tak Punya Dasar Ilmiah

Medan, Sains Indonesia - Peraturan Pemerintah (PP) 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu memiliki dasar ilmiah terutama pada substansi pengaturan. PP tanpa dasar ilmiah berakibat pada  substansi pengaturan yang tidak tepat, sulit bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia