Mengatasi Tumpahan Minyak di Perairan Kepri

Created on Thursday, 05 April 2018
Tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau, sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak bisa lagi dianggap sepele. Pencemaran laut ini harus dihentikan. 

 

Asisten Deputi Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sahat M Panggabean, mengatakan, selama bertahun-tahun kejadian tumpahan minyak di Kepulauan Riau (Kepri) tak pernah ditangani secara serius. Padahal, dampaknya begitu luas. Bukan hanya meracuni biota laut, namun juga mencemari pantai sehingga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di pesisir.

“Ini masalah serius. Kita fokus untuk mengatasinya. Beberapa langkah sudah kita lakukan dan berharap segera bisa tuntas. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak memang kerap terjadi di Kepri,” kata Sahat.

Dari sejumlah penelitian, menurut Sahat, tumpahan minyak hitam (sludge oil), paling sering terjadi di sekitar perairan Batam. Sebab, wilayah itu merupakan jalur pelayaran yang dilewati kapal-kapal pengangkut minyak (tanker). Selama ini, kasus tumpahan minyak sulit diatasi, karena keterbatasan koordinasi antarlembaga (instansi). Apalagi, bila tumpahan minyak yang sampai di perairan Kepri itu akibat tabrakan tanker di wilayah laut Malaysia atau Singapura, dan kapalnya pun milik kedua negara tetangga tersebut. Seperti, kasus kapal tanker 301 Wan Hai, yang kini masih ditangani bersama pihak Singapura. Kejadiannya, awal 2017.  

Belajar dari banyak kejadian sebelumnya, termasuk isu pencemaran karena ada unsur kesengajaan, bukan hanya kecelakaan, menurut Sahat sedang ditelusuri tim terpadu yang dikoordinasi Kemenko Kemaritiman. Beredar informasi, bahwa kapal-kapal yang melewati jalur Selat Malaka sengaja membuang limbah berupa minyak kotor di perairan Kepri dengan meminjam tangan masyarakat (nelayan) setempat.

“Limbah dioper dulu ke nelayan, lalu mereka yang membuangnya. Karena nelayan tidak mau repot dan tidak tahu dampaknya berbahaya, limbah dibuang sembarangan di laut,” katanya.

Pertengahan Maret lalu, pemerintah pun membentuk Tim Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri. Anggotanya perwakilan seluruh elemen (instansi/lembaga) di daerah, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Bakamla Zona Maritim Wilayah Barat, Lantamal IV, Polisi Air, Kanpel Batam, Pertamina Regional, dan institusi lain yang terkait.

“Karena penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan dengan masyarakat setempat, sehingga tim di daerah dinilai akan bisa bekerja lebih efektif,” ujar Sahat.

 

Artikel selengkapnya dapat Anda baca di

Majalah Sains Indonesia Edisi 76 April 2018

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia