Kado Istimewa dari PBB. Wilayah Laut Indonesia Bertambah Luas

Created on Friday, 03 August 2012
 laput01 Setelah melewati jalan panjang dan berliku, akhirnya UN-CLS (The United Nations Commission on the Limits of Continental Shelf) menyetujui klaim yang diajukan Indonesia pada April 2011. Itu artinya, wilayah laut seluas 4.209 km2 yang tadinya tak bertuan, kini secara sah menjadi wilayah Indonesia.

Prestasi ini semakin mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa bahari yang besar. Di usia ke-67 tahun Indonesia merdeka, saatnya bagi kita untuk menata berbagai potensi laut yang selama ini dilupakan.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus ini adalah momen yang tepat untuk merefleksikan diri. Ini penting agar kita dapat meatap masa depan dengan lebih baik. Karena itu pemahaman kita terhadap sejarah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi amat penting.

Menengok perjalanan bangsa, khususnya dalam sejarah teritorial Indonesia, kita patut kagum terhadap perjuangan para generasi pendahulu. Bukan apa-apa, ketika kita merdeka, lebar laut wilayah NKRI hanya sejauh 3 mil.

“Praktis ketika itu laut bukan menjadi pemersatu pulau-pulau yang bertebaran di NKRI. Laut seolah menjadi pemisah pulau-pulau tersebut,” tutur Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Dr. Asep Karsidi, M.Sc kepada Majalah Sains Indonesia di Bogor, akhir Juli. Penentuan wilayah teritorial ini merupakan konsepsi dari Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) pada 1939.

Berdasarkan konsepsi TZMKO, tutur Asep, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang me-ngelilingi setiap pulau yang lebarnya hanya 3 mil laut. Di luar 3 mil laut teritorial tidak dikenal wilayah yurisdiksi lainnya. Yang ada adalah laut bebas.

Wilayah negara Indonesia yang baru diproklamasikan adalah wilayah negara bekas kekuasaan Hindia Belanda. Hal ini sejalan de-ngan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Seiring dengan itu, tambah Asep, UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva.

Deklarasi Djuanda
Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang konsep wilayah perairan Indonesia, ujar Asep, baru dituangkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Ini merupakan pernyataan sepihak dari Indonesia, yang kemudian dikuatkan dengan Undang‑Undang (UU) Nomor 4/Prp.1960. UU ini mengubah Ordonnansi 1939 secara radikal dalam dua hal.

Pertama, cara penarikan garis pangkal laut teritorial dari garis pangkal normal (normal baseline) menjadi garis pangkal lurus (straight baseline from point to point). Kedua, lebar laut teritorial yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil.

Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum internasional. “Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah de-ngan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi/mensahkan melalui UU No.17 tahun 1985. Dengan demikian Indonesia resmi mengikat diri sebagai negara pihak terhadap UNCLOS 1982,” urai Asep.

Selain diamanatkan oleh Konvensi PBB tersebut, Pasal 9 Ayat (1) UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, menegaskan perlunya penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Rejim hukum baru yang diintrodusir Konvensi, membawa konsekuen-si perlunya ditetapkan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan dalam hal tertentu batas terluar landas kontinen secara maksimal melebihi 200 mil laut.

Artikel selengkapnya bisa anda baca di Majalah SAINS Indonesia Edisi 08

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia