Skala Peta Operasional Mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan

Created on Thursday, 04 June 2015

Judul Buku

:

Skala Peta Operasional Mempercepat Pengukuhan Kawasan Hutan

Penulis

:

Aris Poniman, Niendyawati, Fahmi Amhar, Arif Aprianto, dan Bambang Riadi

 

Tahun Terbit   

:

 2015

Ukuran

:

 15 cm x  21 cm

Harga

:

  Rp. 100.000

Tebal Buku

:

 xiv + 126 halaman

 

Hingga akhir tahun 2013 kawasan hutan yang ditetapkan baru mencapai 12,13% dari luas total  hutan di Indonesia. Selebihnya masih berupa penunjukan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan banyak celah ketidakpastian hukum terkait status kawasan tersebut. Akibatnya, muncul berbagai konflik penguasaan lahan sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

Perencanaan tata ruang  kawasan hutan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Kementerian Kehutanan. Dengan kata lain, diperlukan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian PU, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI pada Rapat Kabinet, 21 Desember 2011, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan  dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencanangkan gerakan menuju Satu Peta (One Map). Gerakan tersebut menekankan pada satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. BIG --yang mempunyai kewenangan menyediakan peta dasar rupa bumi-- ditunjuk sebagai koordinator pelaksana. Atas dasar inilah BIG melakukan kajian rencana zonasi kawasan hutan.

Menurut kajian BIG, untuk mengukuhkan kawasan hutan, peta yang digunakan minimal berskala 1:50.000 sebagai peta operasional. Sedangkan untuk pelayanan pertanahan bagi BPN atau wilayah yang berada pada perbatasan antara kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL), maka skala operasional yang direkomendasikan minimal 1:5.000.

Copyright 2012. Majalah SAINS Indonesia